
Gibran Rakabuming Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wapres!
Gibran Rakabuming Raka Mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Pada Kamis (12/11/2026). Kedatangan Gibran tersebut bukan sekadar agenda kunjungan kenegaraan, melainkan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa ini menjadi sorotan nasional karena terjadi ketika situasi politik di parlemen sedang mengalami dinamika yang cukup besar. Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Penyerahan surat pengunduran diri tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan Gibran, proses konstitusional yang akan di jalankan, serta siapa sosok yang nantinya akan menggantikan posisi Wakil Presiden untuk melanjutkan pemerintahan periode 2024–2029.
Kronologi Kedatangan Gibran Rakabuming Ke Gedung MPR
Berdasarkan laporan sejumlah media nasional, Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia terlihat mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah ketika memasuki Gedung Nusantara III. Kedatangannya di sambut oleh sejumlah pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani. Setelah tiba, Gibran langsung menuju ruangan pimpinan MPR untuk melakukan pertemuan tertutup.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR sekaligus meminta agar proses pengunduran tersebut segera di tindaklanjuti.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian memberikan keterangan kepada awak media mengenai hasil pertemuan tersebut. Menurut Muzani, Gibran tidak banyak menyampaikan hal lain selain maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat serupa sebelumnya telah di sampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah pertemuan selesai, Gibran meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan penjelasan langsung kepada wartawan mengenai keputusannya.
Polemik Politik Dan Tekanan Di Parlemen
Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap polemik politik yang melibatkan dirinya. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masalah dokumen pendidikan yang di gunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan hukum setelah muncul gugatan dan pembahasan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Isu tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan politik dari sejumlah anggota parlemen.
Bahkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi di kabarkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Usulan tersebut membuka jalan bagi pembahasan politik yang lebih serius mengenai posisi Wakil Presiden. Pada hari yang sama, DPR juga membatalkan agenda rapat paripurna yang sebelumnya di jadwalkan membahas pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Bagaimana Proses Penggantian Wakil Presiden?
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan tersebut langsung di isi oleh orang lain. Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur kondisi apabila Wakil Presiden berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan tugasnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aturan tersebut di jelaskan bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, di berhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR akan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang di usulkan oleh Presiden.
Artinya, proses penggantian Gibran membutuhkan tahapan kelembagaan dan keputusan politik yang melibatkan Presiden serta MPR. Pengisian jabatan tersebut tidak bisa d lakukan hanya berdasarkan keputusan satu pihak. Pengunduran diri Gibran tentu menjadi peristiwa penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pemilu 2024 dan memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun, yakni periode 2024–2029.